Selayang Pandang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas dan Tata Kerja pada Staf Ahli Bupati Bengkalis disebutkan bahwa Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintah/penunjang yang menjadi kewenangan daerah.

  • Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta, yang berkaitan dengan:
  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan perangkat daerah serta kewenangan daerah;
  2. Perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, pemerintahan desa, pertanahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, masalah perbatasan dan kerjasaman daerah;
  3. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan produk hukum daerah, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pemilihan umum; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta maupun tidak diminta, yang berkaitan dengan:
  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan pertanian, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga dan lingkungan hidup;
  2. Perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah, peursahaan daerah, keuangan, dan penataan aset daerah;
  3. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik serta pembangunan teknologi informasi;
  4. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan penyusunan pola dasar pembangunan daerah dan rencana strategis pembangunan daerah serta penataan ruang; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
  • Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta maupun tidak diminta, yang berkaitan dengan:
  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pendayagunaan aparatur dan administrasi serta diklat aparatur; dan
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati