Faq

Staf Ahli Bupati Bengkalis
Halaman Frequently Asked Question (FAQ) ini memuat pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan. Sebelum Anda mengajukan pertanyaan lewat Kontak, alangkah baiknya jika membaca semua pertanyaan yang ada di halaman ini. Mungkin hal yang ingin Anda tanyakan, jawabannya ada disini.

Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan/penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati Bengkalis, terdiri dari:

  1. Bupati;
  2. Sekretaris Daerah;
  3. Staf Ahli Bidang Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  5. Staf Ahli BIdang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan perangkat daerah serta kewenangan daerah;
  2. Perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, pemerintahan desa, pertanahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, masalah perbatasan dan kerjasaman daerah;
  3. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan produk hukum daerah, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pemilihan umum; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
     

  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan pertanian, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga dan lingkungan hidup;
  2. Perumusan kebijakan daerah dan pembinaan penyelenggaraan yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah, peursahaan daerah, keuangan, dan penataan aset daerah;
  3. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik serta pembangunan teknologi informasi;
  4. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan penyusunan pola dasar pembangunan daerah dan rencana strategis pembangunan daerah serta penataan ruang; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
     

  1. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pembinaan berkaitan pendayagunaan aparatur dan administrasi serta diklat aparatur; dan
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati